Ketentuan pembayaran upah lembur membantu perusahaan menentukan hak karyawan ketika mereka bekerja melebihi waktu kerja reguler. Perusahaan perlu memperhatikan jumlah jam tambahan, jenis hari kerja, dasar upah, serta catatan pelaksanaan lembur sebelum memproses pembayaran.
HR juga perlu memastikan setiap data lembur memiliki informasi yang jelas. Catatan yang lengkap membantu perusahaan menghindari kesalahan nominal sekaligus mempermudah pemeriksaan saat karyawan menanyakan rincian pembayaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjadikan ketentuan tersebut sebagai acuan ketika menyusun prosedur lembur dan memprosesnya dalam payroll.
Perusahaan Perlu Memastikan Data Lembur
Sebelum menghitung upah, HR perlu memeriksa waktu mulai dan selesai lembur. Perusahaan juga perlu mengetahui jadwal kerja reguler setiap karyawan agar dapat memisahkan jam kerja biasa dari pekerjaan tambahan.
Selain itu, pelaksanaan lembur memerlukan perintah dari pengusaha dan persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Perusahaan dapat menggunakan dokumen tertulis maupun media digital untuk mengelola proses tersebut.
Catatan dari aplikasi absensi online dapat membantu HR melihat waktu kehadiran karyawan secara lebih terstruktur. Selanjutnya, HR dapat mencocokkan catatan tersebut dengan informasi pelaksanaan lembur.
Perusahaan sebaiknya tidak langsung menganggap keterlambatan waktu pulang sebagai lembur. Karyawan mungkin masih berada di tempat kerja tanpa menjalankan tugas tambahan. Karena itu, proses verifikasi tetap penting sebelum HR memasukkan data ke payroll.
Pembayaran Mengikuti Durasi dan Jenis Hari
Perusahaan perlu memperhatikan kapan karyawan menjalankan lembur karena jenis hari memengaruhi pengali upah. Untuk lembur pada hari kerja, PP Nomor 35 Tahun 2021 menetapkan 1,5 kali upah sejam untuk jam lembur pertama dan 2 kali upah sejam untuk setiap jam berikutnya.
Perusahaan menghitung upah sejam menggunakan rumus:
Upah sejam = 1/173 × upah sebulan
Sebagai contoh, karyawan memiliki dasar upah bulanan Rp5.190.000. Maka nilai upah sejam mencapai:
Rp5.190.000 ÷ 173 = Rp30.000
Jika karyawan menjalankan lembur selama dua jam pada hari kerja, perhitungannya menjadi:
Jam pertama: 1,5 × Rp30.000 = Rp45.000
Jam kedua: 2 × Rp30.000 = Rp60.000
Total upah lembur = Rp105.000
Contoh tersebut menunjukkan pentingnya hitungan lembur pemerintah sebagai dasar untuk memahami hubungan antara upah sejam, durasi lembur, dan pengali yang berlaku. Sementara itu, lembur pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi menggunakan ketentuan pengali yang berbeda.
HR Perlu Memeriksa Komponen Upah
Selain durasi, HR perlu memperhatikan komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan. PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur penggunaan upah bulanan sebagai dasar untuk menentukan upah kerja lembur.
Jika komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, perusahaan menggunakan 100% upah sebagai dasar. Sementara itu, aturan memberikan ketentuan khusus ketika komponen penghasilan juga mencakup tunjangan tidak tetap.
Karena itu, HR perlu memeriksa struktur penghasilan karyawan sebelum menjalankan perhitungan. Langkah ini membantu perusahaan menghindari penggunaan dasar nominal yang keliru.
Perusahaan juga sebaiknya menyimpan rincian hasil perhitungan setiap periode. HR dapat mencatat tanggal lembur, durasi, dasar upah, pengali, dan nominal akhir. Dengan data tersebut, perusahaan lebih mudah menelusuri sumber perhitungan ketika menemukan perbedaan.
Selain meningkatkan ketelitian, pencatatan yang rapi membantu HR menjalankan payroll secara konsisten. Karyawan pun dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai asal nominal lembur mereka.
Kesimpulan
Ketentuan pembayaran upah lembur mengharuskan perusahaan memperhatikan beberapa unsur sebelum menentukan nominal. HR perlu memeriksa durasi pekerjaan tambahan, jenis hari, dasar upah, pengali, serta dokumen pelaksanaan lembur.
Perusahaan dapat menggabungkan pemahaman terhadap regulasi dengan pencatatan waktu yang teratur. Dengan cara tersebut, HR dapat menghitung upah lembur secara lebih akurat, menjaga transparansi pembayaran, dan memenuhi hak karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.
